myspace graphic
_
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS.98:5)

Blogger news

~ ءَاجَرَكَ اللهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا اَبْقَيْتَ وَجَعَلَ اللهُ لَكَ اطَهُوْرً ~
Tampilkan postingan dengan label Alamy. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Alamy. Tampilkan semua postingan

Selasa, 09 Agustus 2011

Kampanye Boikot Israel Efektif, Perusahaan Prancis Umumkan Kerugian Finansial



Perusahaan multinasional Prancis mengumumkan bahwa perusahaan mereka mengalami kerugian besar akibat kampanye global boikot produk zionis Israel yang dilakukan oleh kelompok Boycott, Divestment and Sanctions (BDS).

Gerakan kelompok itu menargetkan perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki hubungan dagang dan bisnis dengan pemukiman-pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Israel di Palestina.

"Perusahaan Prancis Veolia membayar mahal atas keterlibatannya dalam kebijakan penjajahan dan apartheid yang diterapkan zionis Israel terhadap rakyat Palestina," kata Kordinator Kampanye Stop the Wall, Jamal Jumaa.

"Veolia telah kehilangan kontrak senilai miliaran dollar. Betapapun besarnya, tak perusahaan yang bisa menanggung kerugian finansial semacam itu. Kerugian memicu rasa ketidakpuasaan di kalangan pemegang saham Veolia dan akhirnya berujung pada tuntutan agar perusahaan itu segera mengakhiri keterlibatan perusahaan itu dengan proyek-proyek ilegal Israel," jelas Jumaa.

Veolia pada Kamis pekan lalu mengumumkan bahwa perusahaan itu akan meninjau kembali operasional mereka di sejumlah negara setelah mengalami kerugian yang mengejutkan di semester pertama tahun ini. The Wall Street Journal menyebutkan kerugian yang dialami Veolia mencapai 67,2 juta euro.

Perusahaan itu juga mengalami kerugian setelah sebuah dewan lokal di London membatalkan kontrak yang sebelumnya sudah disepakati dengan Veolia. Kontrak itu senilai 300 juta poundsterling untuk jangka waktu lebih dari 15 tahun.

Pembatalan kontrak dilakukan setelah para aktivis gerakat boikot Israel menyampakan pesan tertulis dan melakukan pertemuan dengan anggota dewan tersebut, untuk memberikan data detil tentang keterlibatan Veolia di wilayah pendudukan Israel di Palestina.

"Veolia kehilangan kontrak ini, dan kontrak-kontrak bisnis lainnya yang di Inggris dan negara-negara lainnya, jelas menjadi sinyal bahwa perusahaan itu sedang membayar harga mahal atas keterlibatan mereka dalam penjajahan zionis Israel di Palestina dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional," tandas Sarah Colbone, direktur Palestine Solidarity Campaign.

Veolia sejak lama menjadi target kelompok kampanye BDS. Selain Veolia, belum lama ini perusahaan eksportir Israel Agrexco--yang juga jadi target kampanye BDS--mengumumkan bahwa perusahaan itu terancam bangkrut akibat kampanye boikot Israel. (aisyah/Mn)

sumber : knrp.co.id

Minggu, 05 Juni 2011

Ulama Mesir Serukan Perlawanan Anti Israel













Hidayatullah.com--Seorang ulama senior Mesir menyerukan seluruh umat Islam untuk membentuk sebuah front persatuan melawan Zionis Israel.

Jamaluddin Quthb, imam shalat Jumat Kairo dan guru di Universitas al-Azhar, menyesalkan ketidakmampuan umat Islam dalam menghadapi kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina meskipun komunitas Muslim tergolong besar, IRNA melaporkan pada hari Jumat (3/6).

"Muslim mendiami 54 negara di dunia, tapi mereka tidak punya kekuatan, sementara Zionis meskipun populasinya kecil, namun mereka mampu menggertak 1,5 miliar umat Islam," kata Quthb.

Ulama Mesir ini mendesak solidaritas di tengah umat Islam sehingga mereka bisa mencapai kemajuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik dan militer.

"Jika kita bisa memperkuat diri dalam segala aspek, maka kita akan mampu membuat Zionisme global menggigit jari," tegasnya.

Pasca Revolusi Mesir, mayoritas rakyat Mesir mendesak pihak pemerintah agar lebih tegasnya pada Israel dan mendukung Palestina. Minggu lalu, Mesir memutuskan telah membuka pintu gerbang Rafah secara permanen. Kacuali hari Jumat dan hari libur resmi Mesir, maka pintu menuju wilayah Gaza ini akan dibuka pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore, setiap harinya, sebagaimana dilansir aljazeera.net (26/5)

Langkah ini merupakan upaya Mesir untuk mengakhiri perselisihan di Palestina dan mewujudkan perdamaian di wilayah itu.

Langkah ini juga menunjukkan adanya perubahan politik di Mesir, pasca jatuhnya Mubarak yang dikenal memiliki kerja sama dengan pihak penjajah Zionis, dalam mengisolasi Gaza yang dikuasai Hamas.*

Kamis, 02 Juni 2011

AS Boikot Konferensi PBB Menentang Rasisme




Hidayatullah.com--Pemerintahan Obama mengatakan pada hari Rabu (1/6) akan memboikot konferensi dunia menentang rasisme yang diadakan di markas PBB pada bulan September mendatang, karena menganggap konferensi itu memiliki muatan anti-Semitisme.

Konferensi puncak PBB itu menandai peringatan 10 tahun Konferensi Dunia Menentang Rasisme yang diadakan di kota Durban, Afrika Selatan pada 2001. Sebelumnya AS dan sekutunya Israel keluar dari pertemuan berkaiatan dengan rancangan resolusi yang mengecam Israel, dan menyamakan Zionisme dengan rasisme.

Amerika Serikat tidak akan berpartisipasi dalam konferensi yang akan datang karena proses Durban, termasuk sikap-sikap jelek atas intoleransi dan anti-Semitisme, sebut E. Joseph Macmanus, pejabat Asisten Menlu AS untuk urusan legislatif, dalam suratnya kepada Senator Demokrat Kirsten Gillibrand.

AP memperoleh salinan surat, yang dikirim pada hari Rabu untuk Gillibrand dan anggota Kongres lainnya. Gillibrand menyambut baik keputusan pemerintah itu.

"Ini merupakan penghinaan ke Amerika bahwa PBB telah memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi Durban III di New York, hanya beberapa hari dari peringatan sepuluh tahun serangan 11 September," kata senator New York itu dalam siaran pers pada hari Rabu, seakan tidak menyadari markas besar PBB memang berada di New York.

"Kita semua menyaksikan, bagaimana suara ekstrem anti-Semit dan anti-Amerika mengambil alih pertemuan di Afrika Selatan dan konferensi lanjutannya, kata senator itu.

Langkah pemerintah itu tentu saja dipuji oleh Presiden Konferensi Organisasi Utama Yahudi Amerika, yang memayungi 52 kelompok, termasuk B'nai B'rith Internasional, Liga Anti-Penistaan, Komite Yahudi Amerika dan Hadassah, Organisasi Perempuan Zionis Amerika.

Misi PBB

Sejak pendiriannya, PBB memang telah berjuang untuk menemukan langkah-langkah untuk memerangi diskriminasi rasial dan kekerasan etnis. Ini komitmen untuk martabat manusia dan kesetaraan, tercermin dalam sejumlah resolusi, konvensi dan deklarasi, termasuk:

- Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida – 1948: Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

- Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial – 1963

-Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial – 1965.

- 21 Maret ditunjuk sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial – 1966.

- Konvensi Internasional tentang Pemberantasan dan Hukuman Kejahatan Apartheid - 1973.

- Dekade Pertama untuk Memerangi Rasisme dan Diskriminasi Ras 1973-1982.

- Konferensi Dunia Pertama untuk Memerangi Rasisme dan Diskriminasi Rasial, Jenewa 1978.

- Konferensi Dunia Kedua untuk Memerangi Rasisme dan Diskriminasi Rasial, juga di Jenewa 1983.

- Kedua Dekade Aksi untuk Memberantas Diskriminasi Rasial l983-l992.

- Dekade ketiga untuk Memerangi Rasisme dan Diskriminasi Ras 1994-2003.

- Konferensi Dunia menentang Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Intoleransi Terkait 2001.

Pada tahun 1998, Majelis Umum memutuskan untuk menyatakan tahun 2001 sebagai Tahun Internasional untuk Mobilisasi melawan Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia, dan semua hal yang terkait Intoleransi.

Dalam beberapa dekade Zionis Israel yang dilindungi Amerika Serikat, telah melakukan kejahatan luar biasa terhadap bangsa Palestina, berupa penggusuran, pengusiran, penahanan tanpa proses hukum, dan pembunuhan. Dengan perlindungan AS pula, upaya menuntut para pemimpin Zionis Israel sebagai penjahat perang dalam perang akhir 2009 masih terhambat, padahal kejahatannya hampir setara dengan beberapa mantan pemimpin Serbia yang melakukan genosida terhadap penduduk muslim Bosnia, yang proses hukumnya telah berjalan dalam Pengadilan Kejahatan Perang di Den Haag.*

Rabu, 01 Juni 2011

Mossad: ”Al Ikhwan Lebih Bahaya Dibanding Nuklir Iran”


Hidayatullah.com--Tokoh Mossad, para pakar militer dan strategi merasa khawatir dengan Al Ikhwan, jika gerakan Islam itu sampai menguasai pemerintahan mendatang. Menurut mereka, tingkat bahaya yang disebabkan oleh Al Ikhwan terhadap eksistensi Zionis lebih besar daripada bahaya nuklir Iran, sebagaimana dilansir oleh situs berita lokal Mesir, Al Yaum As Sabi’ (1/6)

Merujuk lansiran surat kabar Jerusalem Post, bahwa mantan pemimpin Mossad, Shabtai Shavit, pemimpin militer, serta para pakar strategi menyebutkan bahwa Al Ikhwan Al Muslimun Mesir bisa mengancam penjajah Zionis, disebabkan tekad jama’ah tersebut untuk bisa memerintah Mesir dan memberlakukan syariat di negeri tersebut. Menurut mereka, Al Ikhwan akan mencoba untuk menentang proyek Zionis.

Para tokoh tersebut juga menegaskan bahwa Al Ikhwan Al Muslimun memiliki kesempatan untuk bisa menduduki pemerintahan, karena mereka adalah organisasi politik yang teratur di Mesir, memiliki pengalaman perpolitikan yang cukup matang, serta bertambah kuatnya posisi jamaah ini pasca turunya Mubarak.

Bagi mereka, ancaman Al Ikhwan bagi Zionis lebih besar daripada nuklir Iran, jika mereka berhasil memerintah Mesir. Sebab itulah mereka mengingatkan agar perkembangan yang terjadi di Mesir perlu terus dipantau, karena tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi.*

Minggu, 29 Mei 2011

Tokoh - Tokoh Terkemuka Israel Dukung Palestina Merdeka

Hidayatullah.com--Sejumlah tokoh terkemuka Israel ikut dukung pengakuan Negara Palestina. Ada sekitar 20 tokoh masyarakat Israel, termasuk mantan ketua parlemen dan pemenang Nobel. Mereka menandatangani surat pernyataan dukungan.

Mantan Ketua Parlemen Israel (Knesset) Avraham Burg dan pemenang Nobel ekonomi, Daniel Kahneman termasuk yang ikut mendukung kemerdekaan Palestina.

Sekelompok tokoh terkemuka warga Israel ini telah menanda-tangani sepucuk surat yang mendesak para pemimpin Eropa agar mendukung usaha negara Palestina untuk mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Organisasi-organisasi berita Israel telah memberitakan isi surat itu hari Jumat. Surat tersebut ditanda-tangani oleh lebih dari 20 tokoh masyarakat yang terkenal di Israel, termasuk mantan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Alon Leil dan pemenang hadiah Nobel dalam bidang ekonomi, Daniel Kahneman.

Mereka menilai, proklamasi kemerdekaan Palestina adalah langkah positif dan konstruktif mengingat rasa saling mencurigai dan mengulur-ulur waktu oleh kedua pihak.

Kelompok itu juga berjanji untuk mengakui negara Palestina yang didasarkan terutama pada garis perbatasan yang ada sebelum Perang Enam Hari tahun 1967, sebuah persyaratan yang ditentang oleh Perdana Menteri Zionis-Israel Benjamin Netanyahu.

Sebelumnya pekan ini, otoritas Palestina pimpinan Mahmud Abbas berjanji untuk mengusahakan pengakuan PBB akan negara Palestina, kalau tidak ada kemajuan dalam pembicaraan perdamaian dengan Israel yang diperantarai Amerika Serikat sebelum September.

Sabtu, 21 Mei 2011

Tentara Israel Tembaki Demonstran Gaza


KNRP - Pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah demonstran Palestina di Jalur Gaza yang dikepung. Mereka melukai beberapa demonstran anti-pendudukan.
Ratusan warga Palestina dan aktivis pro-Palestina melakukan pawai anti-Israel di dekat pagar perbatasan ketika penembakan brutal pasukan Israel itu terjadi.
Sedikitnya tiga demonstran terluka oleh tembakan itu dan banyak lainnya menderita gangguan pernafasan akibat gas air mata, demikian menurut seorang koresponden Press TV, Jumat (20/5).
Pawai itu sendiri dinamakan "Maret Kemarahan dan Kembali ke Palestina"sebagai bagian dari peringatan Nakba Day (Hari Malapetaka), yaitu menandai ulang tahun ke-63 pendudukan Israel atas Palestina.
Sebuah kelompok Facebook bernama " Intifadah Ketiga Palestina" sebelumnya meminta warga Palestina dan para aktivis di semua negara di sekitar tanah Palestina yang diduduki untuk bergabung dengan pawai protes setelah Shalat Jumat tersebut. Kelompk itu juga meminta kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk bergabung.
Pada hari Minggu lalu, ribuan warga Palestina berkumpul di Tepi Barat yang diduduki dan di Jalur Gaza serta di perbatasan Israel dengan Lebanon dan Suriah untuk menandai Hari Nakba.
Sedikitnya 10 orang tewas dan lebih dari 110 lainnya luka-luka setelah tentara Israel menembaki ribuan pengungsi Palestina yang menggelar pawai simbolik demi tanah air mereka di sisi perbatasan Lebanon.
Di Dataran Tinggi Golan Suriah, setidaknya 12 pengunjuk rasa tewas dan 30 lainnya luka-luka akibat timah panas militer Israel. Pasukan Israel juga menembak banyak orang Palestina sampai tewas dan terluka di Tepi Barat dan Gaza.
Pada tahun 1948, pasukan Israel menjadikansekitar 700.000 orang Palestina sebagai pengungsi dan memaksa mereka untuk mengungsi ke negara-negara tetangga yang berbeda. Israel juga menghapus hampir 500 desa Palestina dan kota-kota dari peta.(milyas/presstv)
 
 

Minggu, 15 Mei 2011

Israel Tahan Dana Pajak, Palestina Tak Mampu Bayar Gaji Pegawai


KNRP - Pemerintah Otonomi Palestina mengatakan pemerintah tak bisa membayar gaji pada Mei ini untuk pertama kali sejak 2007, akibat keputusan Israel untuk menghentikan penyerahan dana pajak yang dikumpulkannya atas nama Palestina.

Perdana Menteri Salam Fayyad mengatakan keputusan Israel itu telah membuat pemerintah yang berpusat di Ramallah, Tepi Barat, berada dalam posisi keuangan yang sangat sulit.

Fayyad mengatakan Pemerintah Otonomi telah membayar gaji untuk 150.000 pegawainya tepat waktu pada tanggal 5 setiap bulan sejak pertengahan 2007.

"Kami sekarang memasuki tanggal 9 dan kami belum bisa memenuhi kewajiban ini," katanya.
Pemerintah Israel, yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memutuskan pada 1 Mei lalu untuk menghentikan penyerahan dana pajak dan bea kepada Palestina. Dana pajak itu merupakan 70% penghasilan Palestina.

Pemerintah Yahudi takut uang itu akan mengalir kepada kelompok Hamas setelah adanya kesepakatan persatuan Palestina antara Hamas dan Fatah.

Rabu, 11 Mei 2011

Hamas - Fatas Hembuskan Optimisme Rekonsiliasi

KNRP – Ketua Fraksi Fatah di parlemen, Azzam al-Ahmad mengatakan ihwal adanya harmoni antara posisi Presiden Mahmoud Abbas dan Ketua Biro Politik Hamas, Khaled Meshaal yang mendorong kepada penandatanganan perjanjian rekonsiliasi. Al-Ahmad mengatakan bahwa revolusi Arab telah memainkan peran dalam mencapai perjanjian itu.

Al-Ahmed yang memimpin delegasi Fatah dalam perjanjian rekonsiliasi itu mengatakan di Ramallah bahwa pidato Meshaal dalam peresmian penandatanganan untuk perjanjian rekonsiliasi nasional di Kairo itu sepenuhnya konsisten dengan statemen Abbas dan program Gerakan Fatah.

Al-Ahmad juga menyinggung penyebab matangnya kondisi rekonsiliasi itu lantaran beberapa faktor, di antaranya termasuk karena revolusi Arab yang mengubah pemikiran politisi Arab, termasuk Palestina, dan melemahkan pengaruh kekuatan regional dalam kertas masalah Palestina, serta juga dikarenakan adanya gerakan pemuda Palestina.
 
Anggota Komite Sentral gerakan Fatah itu menyebutkan bahwa volume penentangan internasional atas rekonsiliasi ini sangat kecil, dimana penentangan itu hanya dari Amerika Serikat dan Israel yang keduanya menjadikan alasan perpecahan sebagai dalih untuk menghindari dari perdamaian dan keduanya bekerja untuk men-Siprus-kan situasi Palestina.
 
Di sisi lain, Perdana Menteri pemerintah Palestina, Ismail Haniya mengatakan kepada kantor berita Jerman bahwa kereta rekonsiliasi yang diluncurkan itu tidak akan berhenti dan akan terus berlanjut. Ia juga menekankan bahwa perdana menteri berikutnya akan ditunjuk oleh konsensus di antara para tokoh nasional yang dikenal memiliki ompetensi dan integritas, terlepas dari posisi politiknya.

Pakar Politik Islam Saudi Dukung Pemilu

Islamedia - Umum diketahui, bahwa selama ini banyak pihak di Arab Saudi yang sangat alergi dengan masalah pemilu, khususnya dalam pandangan syar'i. Biasanya proses pemilu ini mereka kaitkan dengan sistem demokrasi yang dianggap sebagai sistem kafir. Namun belakangan suara-suara tersebut kian lemah, karena ternyata para ulama yang disegani di Negara ini tidak melihat pemilu sebagai masalah hitam putih; halal atau haram. Mereka umumnya melihat dari sisi kemaslahatan umat. Apalagi setelah pemerintahnya sendiri mengadakan pemilu untuk menyerap aspirasi rakyat.
Perkara ini mencuat kembali akhir-akhir ini menjelang pemilu lokal kedua yang akan diadakan pemerintah Arab Saudi pada September mendatang tahun ini. Ditengah-tengah upaya gencar pemerintah agar masyarakat berpartisipasi aktif ikut dalam kegiatan politik ini, muncul kembali polemik tentang syar'iyyatul intikhabat (legalitas syariat pemilu) dengan asumsi dan pandangan negatif.
Namun hal ini dibantah oleh seorang pakar politik Islam Arab Saudi yang juga dosen pasca sarjana ilmu kehakiman, DR. Saad bin Mathar Al-Otaibi. Dia berkata, "Saya tidak mengetahui ada seorang ulama kita yang diakui mengingkari partisipasi dalam pemilu yang diselenggarakan pemerintah." Dia juga menambahkan, "Pemilu merupakan salah satu bentuk metode memilih orang yang paling layak menduduki kepemimpinan. Dia merupakan sarana syar'i yang memiliki landasan dalam sunnah nabi dan dipraktekkan para shahabat radhiallahu anhum, dan pemilu lokal ini adalah salah satu wujudnya di zaman moderen sekarang. Pemerintah dan para ulama telah menyetujuinya. Tidak saya ketahui ada seorang pun ulama yang diakui di Negara kita yang mengingkarinya."
Al-Otaibi juga berkata, "Terdapat fatwa para ulama yang mendorong warga untuk berpartisipasi dalam pemilu lokal pertama dahulu. Hal itu sangat jelas. Karena ini merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin yang kredibel dan yang paling layak."
Karena itu, Al-Otaibi menyerukan seluruh warga untuk segera mendaftarkan dirinya sebagai pemilih, karena hal tersebut memiliki kemaslahatan syar'i dan merupakan sikap tanggung jawab.
Terkait dengan calon terpilih dalam pemilu ini, Al-Otaibi berkata, "Wajib bagi mereka mendahulukan kemaslahatan syar'i bagi masyarakat dibanding kemaslahatan yang bersifat cabang." Dia tegaskan bahwa negeri ini adalah negeri Islam, UUD nya adalah Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman peraturan Negara dan tindak tanduk masyarakat.

Syeikh Shabri Peringatkan Serbuan Ekstrimis Israel Terhadap Masjidil Aqsha


Al-Quds-PIP: Syeikh Ikrimah Shabri, Ketua Lembaga Tinggi Islam dan Khatib Masjidil Aqsha menyebutkan issu yang dilansir sejumlah media tentang rencana anggota Knesset ekstrim, Dany Danon (Partai Likud) menyerbu Masjidil Aqsha pada Selasa ini (10/5) sebagai provokasi terhadap kaum Muslimin dan menodai kesucian Masjidil Aqsha.
Dalam pernyataan persnya, Syeikh Shabri menyatakan bahwa ungkapan Jabal Beit bagi Masjidil Aqsha merupakan bukti ketamakan yahudi menguasai masjid dan tidak mengakui keberadaannya, mereka mengklaim bahwa Masjidil Aqsha berdiri di atas puing-puing kuil Sulaiman.
Beliau memperingatkan dampak serbuan ini, dan menyatakan, “Dany Danon hendaknya mengambil pelajaran atas apa yang menimpa Sharon tahun 2000.” Syeikh menuding Israel bertanggung jawab pelanggaran terhadap Al-Aqsha dan membuat genting kawasan.
Shabri mempertanyakan tujuan kunjungan ini, ia menegaskan bahwa hak kaum Muslimin atas Masjidil Aqsha yang telah dinamakan oleh Allah secara langsung. Penamaan ini akan tetap terjaga di Lauhul Mahfudz dan dalam Al-Qur’an sampai hari kiamat.
Danon, salah seorang tokoh Israel yang dikenal dekat dengan PM Benyamin Netanyahu melakukan kunjungan provokatif di halaman Masjidil Aqsha tahun lalu dengan pengawalan penuh pasukan kepolisian Israel.
Setelah kunjungannya Danon menyerukan supaya menghilangkan pembatas masjid supaya kaum yahudi bebas memasuki Masjidil Aqsha.

Armada Kebebasan II Siap Meluncur dari Paris


KNRP – Sejumlah aktivis saat ini tengah menyiapkan untuk meluncurkan kapal Gaza bantuan baru dari kota pelabuhan Prancis Marseille pada akhir bulan Juni ini.
Rencana itu mencuat setahun setelah Israel melakukan penyerangan yang mematikan terhadap armada Kebebasan pada akhir Mei tahun lalu menewaskan sembilan orang dan melukai puluhan lainnya.
Penyelenggara berhasil menghimpun cukup dana untuk menyewa kapal Perancis pada waktu peluncuran nanti, yaitu pada minggu ketiga bulan Juni saat Armada Kebebasan Kedua diharapkan akan menuju ke Jalur Gaza, demikian menurut juru bicara Kapal Prancis.
Armada ini akan mencakup 15 hingga 20 kapal dan akan membawa sekitar 1.000 penumpang dari beberapa pelabuhan internasional, termasuk Marseille.
Para aktivis Prancis akan mengambil bagian dalam armada ini yang pertama kali diluncurkan tahun lalu, tetapi mereka kemudian tidak tidak akan menyewa kapal sendiri. Kapal Perancis itu akan menngangkut tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, teknisi dan atlet.
Dalam sebuah pernyataan, para aktivis di atas kapal itu termotivasi ikut serta dalam aksi ini karena 80 persen warga Gaza mengandalkan bantuan kemanusiaan dan 60 persen kekurangan gizi.
Mereka mengatakan Israel tidak memiliki pilihan entah itu Israel menyerang atau memungkinkan mereka untuk mencapai pantai Gaza.(milyas/PIC)

Minggu, 08 Mei 2011

PBB Desak Israel Serahkan Hasil Pajak Palestina


KNRP - PBB telah meminta pemerintah Israel untuk memberikan pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina, setelah sebelumnya Tel Aviv memblokir dana menyusul pakta persatuan antara Fatah dan faksi Hamas.
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Tel Aviv tidak boleh memotong pendapatan pajak dari Otoritas Palestina lantaran adanya rekonsiliasi baru-baru ini antara dua kelompok berpengaruh di Palestina itu.
"Sekretaris Jenderal (PBB) mencatat bahwa persatuan Palestina adalah suatu proses yang baru mulai sekarang, dan dengan demikian, akan lebih baik untuk menilai itu sebagai gerakan yang maju," demikian sebuah laporan yang dikutip Reuters dari Sekjen PBB yang mengatakan dalam percakapan telepon dengan Netanyahu pada Jumat lalu.
"Dia juga mendesak Israel untuk tidak menghentikan pengiriman pendapatan pajak kepada Otoritas Palestina," tambah laporan itu.
Pada hari Minggu, Israel memblokir transfer $ 105 juta pada bea cukai dan pungutan lainnya yang itu dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina setelah pakta rekonsiliasi bertinta antara Hamas dan faksi Fatah Palestina.
Ban mengatakan bahwa ia yakin bahwa untuk mewujudkan solusi dua-negara yang dinegosiasikan sesegera mungkin adalah demi kepentingan terbaik dari kedua bangsa Israel dan Palestina.
Dia juga berharap Israel akan membuat gerakan yang menentukan atas kesepakatan bersejarah dengan Palestina itu.
Sekjen PBB menegaskan kembali bahwa PBB secara konsisten mendukung gagasan tentang persatuan Palestina. Namun ia lebih lanjut ia menegaskan bahwa ia akan mempelajari kesepakatan persatuan itu secara hati-hati.(milyas/presstv)

Rekonsiliasi adalah Buah Perdana Revolusi Mesir

KNRP - Kepala Gerakan Islam di Israel, Sheik Raed Salah, mengatakan bahwa Presiden Mesir Mubarak yang terguling adalah orang yang paling menyukai jika bangsa Palestina terpecah dan Mubarak tidak pernah ingin kedua faksi di Palestina untuk bersatu.
Salah pernah mengkritik keras Hosni Mubarak dan bagaiamana cara dia menangani masalah rekonsiliasi Palestina. "Mubarak yang mengabulkan ajuan untuk menjaga dua faksi Palestina itu terbelah." Salah menambahkan, Mubarak lebih suka agar Penyeberangan Rafah terus menerus tertutup, demikian didkutip harian Mesir, Al Masry Al Youm seperti dikutip presstv.
Salah menyatakan kegembiraannya bahwa Mesir sekali lagi menempatkan dirinya sebagai peran utama di kawasan dengan mengarahkan pemimpin Mesir dan Palestina ke arah depan. "Kita sekarang menuai buah dari revolusi Mesir besar," tambahnya.
Dia mengatakan bahwa fase baru kewaspadaan telah dimulai di dunia Arab, yang menyaksikan revoluasi massa. "Keberhasilan revolusi di Tunisia, Mesir dan negara-negara Arab lainnya dalam waktu dekat meyakinkan saya bahwa kemenangan berikutnya akan di Yerusalem (al-Quds) dan Al-Aqsa, setelah runtuhnya pendudukan Israel," kata Salah.
"Al-Aqsha dalam bahaya sebagai akibat pendudukan Israel yang terus memburuk dan menyebar permusuhan setiap hari,"katanya.
Ia juga mengecam pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang meminta Fatah untuk mencabut perjanjian rekonsiliasi dengan Hamas.
"Itu ironis dari Netanyahu untuk meletakkannya seperti pilihan untuk Fatah: apakah pilih rekonsiliasi dengan Israel atau rekonsiliasi dengan Hamas,"katanya.(milyas/presstv)

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons